Bawaslu Memutuskan KPU Tidak Langgar Administrasi masalah Tidak Lolosnya Partai IBU ke Pemilu 2024

Bawaslu Memutuskan KPU Tidak Langgar Administrasi masalah Tidak Lolosnya Partai IBU ke Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan jika Komisi Penyeleksian Umum (KPU) RI tidak bisa dibuktikan lakukan pelanggaran administrasi pemilu seperti disampaikan Partai Indonesia Bangun Berpadu (IBU). Awalnya, KPU RI disampaikan ke Bawaslu RI atas sangkaan pelanggaran administrasi dibalik gagal lolosnya Partai IBU dalam tahapan registrasi parpol calon peserta Pemilu 2024. Keputusan itu diambil berdasar rapat paripurna Bawaslu RI yang dituruti beberapa komisioner sebagai majelis pemeriksa, dan dibacakan secara terbuka dalam sidang keputusan yang sudah dilakukan. “Menghakimi: mengatakan Terlapor (KPU RI) tidak tidak bisa dibuktikan dengan cara sah dan memberikan keyakinan lakukan pelanggaran administratif pemilu,” kata Ketua Bawaslu RI sekalian Ketua Majelis Pemeriksa, Karunia Bagja, dalam sidang pengecekan.

Saat sebelum sidang keputusan, serangkaian persidangan sudah berjalan dengan jadwal dengar info Partai IBU, KPU RI, saksi, dan pakar, dan pembuktian dan penyerahan ringkasan dari tiap-tiap faksi. Majelis pemeriksa memandang KPU RI mematuhi ketetapan dalam Pasal 176 ayat (3) dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu juncto Ketentuan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022. “Jika Bawaslu pada hasil pengecekan dalam persidangan ambil ringkasan jika perlakuan Terlapor dalam mengolah registrasi Partai IBU sebagai calon peserta Pemilu 2024 sudah sesuai tata langkah, proses, dan proses yang sudah ditata dalam ketetapan ketentuan perundang-undangan,” ungkapkan Herwyn Malonda sebagai anggota majelis pemeriksa dalam sidang yang serupa. Dalam pemikirannya, majelis pemeriksa sampaikan jika Partai IBU sudah mendaftarkan ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu 2024

Namun, document registrasi itu dibalikkan KPU RI karena tidak penuhi syarat seperti tidak diciptakan dari Sipol (Mekanisme Info Partai Politik). Jumlah pengurusan dan keanggotaan Partai IBU belum penuhi ketetapan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, dan tidak diciptakan dari Sipol. Bawaslu memandang KPU RI sudah memberi peluang ke parpol, terhitung Partai IBU, buat mendaftarkan dengan document fisik tanpa melalui Sipol. Tetapi, beberapa dokumen Partai IBU yang diberikan dalam registrasi ulangi, baik fisik atau bukan, tidak komplet sesudah check kelengkapannya oleh petugas. Partai IBU akui telah bertandang ke KPU RI bersama pimpinan wilayah Gorontalo, Lampung, Papua Barat, dan Papua buat sampaikan masalah koneksi internet yang kerap “blank” hingga menghalangi proses data input ke Sipol. “Server koneksi internet untuk melakukan sipol KPU RI seharusnya disiapkan dengan prima, dengan menyiapkan koneksi internet khusus untuk pengisian sipol berdasar kantor tingkat kabupaten/kota atau propinsi secara nasional,” catat laporan Partai IBU seperti dibacakan dalam sidang pengecekan pertama.

Partai IBU memandang, kendala mereka daftarkan diri karena Sipol ialah wujud pelanggaran KPU RI atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu dan Ketentuan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Karena, ke-2 beleid itu tidak mengharuskan Sipol dalam tingkatan registrasi. “Berdasar rincian di atas, Sipol ialah bukan dasar hukum bisa lolos atau tidak parpol saat lakukan registrasi tapi sebagai sarana pengendalian registrasi. Hingga benar-benar salah bila KPU jadikan sipol sebagai referensi sebuah partai politik bisa lolos administrasi registrasi atau mungkin tidak,” catat laporan Partai IBU. Selanjutnya, Partai IBU memberikan laporan KPU RI ke Bawaslu bernomor laporan 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.

 

About admin

Check Also

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia Menteri Perhubungan (Menhub), Budi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.