Data Khalayak Masih Bocor, Kominfo dan BSSN Dipandang Perlu Berperanan Tangani Walau Telah Ada UU PDP

Data Khalayak Masih Bocor, Kominfo dan BSSN Dipandang Perlu Berperanan Tangani Walau Telah Ada UU PDP

Direktur Penelitian Instansi Study dan Advokasi Warga (ELSAM) Wahyudi Djafar memandang, sekarang ini pemerintahan tengah masuk masa penting dalam pengatasan kasus kebocoran data personal.

Masalahnya walau Undang-Undang Pelindungan Data Individu (UU PDP) telah ada, tetapi ketentuan turunannya belum selesai seutuhnya.

Terhitung dalam masalah ini, ketentuan berkaitan pembangunan instansi pemantauan data personal. Oleh karena itu, dia memandang, Kementerian Kominfo dan Tubuh Cyber dan Kode Negara perlu berperanan lebih jauh dalam tangani kebocoran data masyarakat.

Misalkan, dalam kasus kebocoran 44 juta data yang di-claim dari MyPertamina dan 3,2 miliar data dari program PeduliLindungi, oleh hacker “Bjorka”.

“Kominfo (perlu) ambil peranan sama sesuai kuasa yang ditata dalam peraturan yang telah ada untuk menghindar kekosongan hukum dan lembaga, dalam pastikan masih tetap terlindungnya beberapa data individu masyarakat negara,” tutur Wahyudi dalam info tercatat.

Peranan itu, menurut dia, bisa dilaksanakan Kominfo melalui rangkaian proses interograsi untuk menyelidik pemicu kebocoran dan membuat beberapa langkah mitigasi untuk kurangi resiko kebocoran.

“Terhitung menggerakkan pengontrol data untuk selekasnya memberi pemberitahuan ke khalayak, karena tersangkut data berkaitan service khalayak (Pasal 46 (3) UU PDP),” tutur Wahyudi.

Dalam pada itu, untuk BSSN, audit dan penilaian lengkap atas mekanisme keamanan dari mekanisme info electronic yang diatur pemerintahan penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut semata-mata untuk menahan gempuran peretasan dan kebocoran data kelanjutan.

“Disamping itu, kehadiran Unit Pekerjaan Kebocoran Data Individu harusnya dapat dimaksimalkan dalam soal peranan koordinir antar-institusi berkaitan, sebagai penyiapan dalam implikasi UU PDP,” bebernya.

Wahyudi menyorot kewajiban yang semestinya dilaksanakan beberapa pengontrol data, intinya yang dari tubuh khalayak, untuk mengaplikasikan semua standard kepatuhan perlindungan data personal yang diamanatkan UU PDP.

“Serangkaian kejadian kebocoran data personal itu sebenarnya memperlihatkan belum siapnya pengontrol data, terutamanya yang dari tubuh khalayak, untuk pastikan pemenuhan semua kewajiban sebagai pengontrol data, seperti ditata dalam UU PDP,” ujarnya.

About admin

Check Also

Kapolri: Jatuhnya Helikopter Bencana Keluarga Besar Polri

Kapolri: Jatuhnya Helikopter Bencana Keluarga Besar Polri Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo pimpin langsung …