Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang

Periset dari Institute for Security and Taktikc Studies (ISESS) sektor kepolisian Bambang Rukminto tidak percaya kasus sangkaan tambang ilegal yang menggeret nama Kepala Tubuh Reserse Kriminil (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto sebagai usaha balas sakit hati Ferdy Sambo dan gengnya.

Penyebabnya, kasus itu telah dicheck Sambo saat sebelum kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J berguling.

Waktu itu, Sambo masih memegang sebagai Kepala Seksi Karier dan Penyelamatan (Kadiv Propam) Polri. “Jika selanjutnya Kabareskrim berasa terserang ini jadi aneh karena pengecekan itu diberi tanda tangan Ferdy Sambo tanggal 7 April,” kata Bambang ke Kompas.com, Sabtu.

“Maknanya waktu itu tidak ada tendensi balas sakit hati atau mungkin tidak ada kebutuhan-kepentingan dari Hendra Kurniawan (bekas Karo Paminal Divpropam Polri) atau Ferdy Sambo untuk jatuhkan Kabareskrim,” katanya.

Tetapi, di satu segi, Bambang bingung. Bila Kabareskrim dan beberapa pejabat Polri yang lain diindikasi turut serta, semestinya pengusutan kasus ini selalu diteruskan. Seharusnya, beberapa faksi yang diperhitungkan terima saluran uang panas diolah hukum.

Dalam ranah Seksi Propam Polri, beberapa pihak yang turut serta minimum dikenakan ancaman etik. Oleh karena itu, Bambang menggerakkan supaya kasus sangkaan tambang ilegal ini dilacak secara serius.

Bila ada pejabat Polri yang bisa dibuktikan turut serta, harusnya ia diganjar hukuman setimpal, bukanlah malah ditutup-tutupi. “Yang lebih bernilai dibanding itu semua ialah intisari dari kasus ini, jika di intern kepolisian itu ada masalah yang perlu dituntaskan,” katanya.

Pascakasus kematian Brigadir Yosua, Bambang menjelaskan, “perang bintang” di antara beberapa pejabat Korps Bhayangkara memang memungkinkan terjadi. Tidak tertutup kemungkinan usaha sama-sama jatuhkan antarfaksi di badan Polri.

Tetapi, menurutnya, peristiwa ini malah dapat digunakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk beres-beres intern instansi yang ia memimpin.

Kapolri disuruh untuk perkuat mekanisme kontrol dan pemantauan intern hingga beberapa personil Polri dapat bekerja sesuai dengan ketentuan tanpa banyak lakukan pelanggaran.

Ini penting untuk kembalikan keyakinan khalayak pada lembaga Polri yang angkanya semakin menurun semenjak kasus Ferdy Sambo, diikuti dengan bencana Kanjuruhan dan kasus Irjen Teddy Minahasa.

“Saya tidak paham bagaimana membuat keyakinan warga tanpa pengusutan kasus ini secara habis, membuat keyakinan warga tentu saja dengan beberapa langkah yang nyata dan terbuka dan akuntabel,” katanya.

Awalnya, Bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan bekas Kepala Agen Penyelamatan Intern (Karopaminal) Propam Polri Hendra Kurniawan mulai bicara masalah kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang diperhitungkan mengikutsertakan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Sambo akui, dianya memang lakukan penyidikan sangkaan pelanggaran etik kasus ini saat masih memegang sebagai Kadiv Propam. Surat laporan hasil penyidikan kasus ini diberi tanda tangan Sambo pada 7 April 2022. Hendra Kurniawan sampaikan hal sama.

Ia menyebutkan jika ada sangkaan keterkaitan Kabareskrim dalam laporan hasil penyidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal. “(Keterlibatan Kabareskrim) ya kan sama sesuai kenyataannya demikian,” kata Hendra menjelang sidang obstruction of justice kasus kematian Brigadir J di PN Jaksel, Kamis.

Terbawanya nama Kabareskrim berawal dari pengakuan bekas anggota Polres Samarinda, Ismail Berlubang, yang akui menyerahkan uang miliaran rupiah ke Komjen Agus.

Tetapi, terakhir Ismail menarik pengakuannya. Diakuinya mendapatkan penekanan hingga sampaikan info palsu. Terkini, Kabareskrim menentang dakwaan ini.

Menurut dia, bila dianya betul turut serta, semestinya kasus ini tidak didiamkan demikian saja. “Mengapa kok dilepaskan sama mereka jika saat itu betul,” kata Agus saat diverifikasi, Jumat.

Selanjutnya, Agus menanyakan sikap Sambo dan Hendra saat memegang sebagai pejabat Seksi Propam Polri sebelumnya terakhir dikeluarkan karena terganjal kasus kematian Brigadir Yosua.

“Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak lanjutkan permasalahan, lempar batu untuk alihkan rumor,” ucapnya.

About admin

Check Also

Anjuran BMKG Bersamaan Kekuatan Cuaca Berlebihan di Manado sampai 31 Januari 2022

Anjuran BMKG Bersamaan Kekuatan Cuaca Berlebihan di Manado sampai 31 Januari 2022 Badan Meteorologi Klimatologi …