Kolusi Ialah Persekongkolan, Berikut Ciri-Ciri dan Resiko Hukum untuk Aktor

Kolusi Ialah Persekongkolan, Berikut Ciri-Ciri dan Resiko Hukum untuk Aktor

Kolusi adalah praktek yang dilarang untuk dilaksanakan di Negara Republik Indonesia. Kolusi adalah praktek dari KKN, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dikutip dari situs sah Dirjen Bea Cukai Bojonegoro, korupsi ialah penggelapan atau penyimpangan harta punya perusahaan atau punya negara untuk kebutuhan individu atau untuk kebutuhan seseorang.

Kolusi ialah musyawarah atau kerja-sama secara menantang hukum. Kolusi ialah praktek pelanggaran hukum yang dapat dilaksanakan di antara pelaksana negara dengan faksi lain untuk memperoleh keuntungan individu atau barisan.

Dengan begitu, bisa dimengerti jika kolusi ialah adalah wujud persekongkolan di antara dua sebelah pihak yang bermufakat untuk merajut kerja-sama, yang berpengaruh pada rugi untuk warga dan negara.

Dan nepotisme ialah tiap tindakan Pelaksana Negara secara menantang hukum yang memberikan keuntungan kebutuhan keluarganya dan atau kroninya di atas kebutuhan warga, bangsa, dan negara.

Agar semakin pahami mengenai kolusi, berikut pembahasan dalam berkenaan pemahaman kolusi terhitung resiko hukumnya

Pemahaman Kolusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolusi ialah kerja-sama rahasia untuk tujuan tidak terpuji; persekongkolan. Dalam kata lain, kolusi ialah kerja-sama rahasia untuk tujuan tidak terpuji. Makna yang lain dari kolusi ialah persekongkolan.

Menurut Merriam-Webster, kolusi ialah kesepakatan rahasia atau kerja-sama, khususnya untuk maksud ilegal atau menipu. Dan menurut Cambridge Dictionary, kolusi ialah persetujuan di antara beberapa orang untuk melakukan tindakan bersama secara sembunyi-sembunyi atau ilegal untuk menipu.

Dan menurut UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4 mengatakan jika kolusi ialah musyawarah atau kerja sama secara menantang hukum antar-Penyelenggara Negara atau di antara Pelaksana Negara dan faksi yang lain bikin rugi seseorang, warga dan atau negara.

Dari beberapa pemahaman itu bisa dijumpai jika kolusi ialah satu tindakan persekongkolan yang menyalahi hukum bermaksud memberikan keuntungan individu atau barisan di atas kebutuhan umum dan negara.

Resiko Hukum untuk Aktor Kolusi

Seperti diterangkan berkenaan pemahaman kolusi, itu ialah tindakan yang dilarang. Maka dari itu, siapa saja yang bisa dibuktikan lakukan tindak kolusi akan terima ancaman dan resiko hukum, sama seperti yang disebutkan dalam UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 20.

Bunyi UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 20:

“Pelaksana Negara yang menyalahi ketetapan seperti diartikan dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenai ancaman administratif sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan yang berjalan.

“Tiap Pelaksana Negara yang menyalahi ketetapan seperti diartikan dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenai ancaman pidana dan atau ancaman perdata sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan yang berjalan.”

Secara eksklusif, ancaman pada aktor tindak kolusi diterangkan dalam UU RI Nomor 28 Pasal 21. Seorang yang bisa dibuktikan lakukan tindak kolusi diintimidasi dengan hukuman kurungan paling singkat dua tahun dan paling lama 12 tahun. Selainnya hukuman kurungan, aktor tindak kolusi akan dikenakan denda minimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terbanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bunyi UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 21:

“Tiap Pelaksana Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang lakukan kolusi seperti diartikan dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda sedikitnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terbanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Pemicu Kolusi

Tindak kolusi terjadi bukan tanpa ada alasan. Kolusi ialah satu perlakuan menyalahi hukum yang didorong oleh ada factor sebagai penggerak munculnya kolusi.

Pada umumnya, kolusi karena ada kekuasaan atau kuasa yang berlebihan. Kolusi dapat muncul karena kekuasaan yang tidak terbatas tanpa pertanggungjawaban. Karena ada kekuasaan yang tidak terbatas, petinggi bisa lakukan kerja-sama dengan siapa, dan dengan arah apa, terhitung dengan arah memberikan keuntungan individu atau barisan.

Factor ekonomi ikut punya pengaruh jadi pemicu tindak kolusi. Ditambah lagi, salah satunya arah dari tindak kolusi ialah proses kerja-sama ilegal yang diharap bisa menguntungkan individu dan beberapa pihak yang turut serta kerja-sama itu.

Kolusi ialah satu perlakuan menyalahi hukum yang bisa berlainan dari perlakuan menantang hukum yang lain. Ketidaksamaan kolusi dari perlakuan menyalahi hukum yang lain bisa dikenal dari ciri-cirinya, diantaranya seperti berikut:

a. Kerja-sama yang memiliki sifat rahasia dan persetujuan yang memberikan keuntungan beberapa pihak yang turut serta.

b. Kerja-sama rahasia ini biasanya mengikutsertakan pelaksana negara atau faksi yang lain mempunyai status penting.

c. Kolusi biasanya mengikutsertakan gratifikasi. Gratifikasi sendiri dapat berbentuk hadiah, uang, atau sarana tertentu, yang dikasih ke petinggi yang turut serta. Gratifikasi diberi supaya kebutuhan dari faksi di luar pelaksana negara bisa diraih secara mudah.

Imbas Kolusi

Selainnya menantang hukum, kolusi ialah perlakuan yang bisa memunculkan imbas jelek, baik itu untuk warga atau negara. Adapun imbas dari perlakuan kolusi ialah seperti berikut:

a. Terjadi ketimpangan sosial dalam masyarakat dan ketidakadilan di beberapa sektor kehidupan.

b. Proses kemajuan ekonomi dan investasi jadi terhalang hingga pengentasan kemiskinan jadi terhalang.

c. Terjadi pemborosan pada sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya ekonomi.

d. Proses demokrasi jadi terusik karena ada pelanggaran hak-hak masyarakat negara.

e. Munculnya tidak percaya warga pada aparatur negara.

f. Terjadi ketidakserasian di antara peranan, arah, dan proses mekanisme (sama sesuai proses dan hukum) dengan prakteknya.

Contoh Kolusi di Indonesia

Tidak dapat disangkal, bila praktek kolusi ialah hal yang umum terjadi di Indonesia. Adapun contoh kasus kolusi di Indonesia diantaranya seperti berikut:

a. Menyogok lembaga pemerintahan supaya seorang diterima jadi Karyawan Negeri Sipil (PNS).

b. Menyogok tenaga pendidik supaya nilai rapor sekolah siswa jadi lebih baik.

c. Menyogok lembaga pengajaran supaya seorang diterima di sekolah atau perguruan tinggi negeri favorite.

d. Menyogok petugas pajak supaya nilai pajak yang dibayar harus pajak jadi lebih kecil dari yang semestinya.

e. Menyogok hakim atau beskal supaya memudahkan hukuman untuk seorang aktor kejahatan.

About admin

Check Also

Kapolri: Jatuhnya Helikopter Bencana Keluarga Besar Polri

Kapolri: Jatuhnya Helikopter Bencana Keluarga Besar Polri Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo pimpin langsung …