KPU Kabarkan Hasil Klarifikasi Administrasi Partai politik Calon Peserta Pemilu 2024 Hari Ini

KPU Kabarkan Hasil Klarifikasi Administrasi Partai politik Calon Peserta Pemilu 2024 Hari Ini

Proses klarifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024 telah usai dan hasilnya akan dikatakan Komisi Penyeleksian Umum (KPU) RI di hari ini.

“Berdasar Tambahan 1 Ketentuan KPU Nomor empat tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 384 tahun 2022, KPU pada 14 Oktober sampaikan hasil klarifikasi administrasi ke pimpinan parpol dan Bawaslu,” kata Koordinator Seksi Tehnis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik ke reporter.

“Dan Bawaslu mengumumkan ke khalayak lewat sosial media. Sekarang ini tentu saja KPU sedang menyiapkan untuk kebutuhan hal itu,” dia menambah.

Awalnya, klarifikasi administrasi ini dituruti oleh 24 parpol yang arsip registrasinya ke KPU RI dipastikan komplet. Lantas, KPU RI buka tingkatan pembaruan arsip sesudah klarifikasi administrasi tahapan 1 usai.

Dalam tahapan ini, KPU RI tidak loloskan Partai Republiku Indonesia, Partai Republik, Partai Republik Satu, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) ke klarifikasi administrasi tahapan 2, karena dipandang penyerahan arsip pembaruannya memiliki masalah.

Idham mengklaim jika penerapan klarifikasi dan pembaruan administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024 “Penerapan klarifikasi, pembaruan administrasi, itu berjalan mulus, dan sekarang ini kami sedang finalisasi dan baru kami berikan kelak dalam informasi dengan cara resmi yang hendak kami berikan ke khalayak,” katanya.

Berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, partai-partai politik parlemen yang lolos proses klarifikasi administrasi akan automatis diputuskan sebagai peserta Pemilu 2024.

Dalam pada itu, partai-partai politik nonparlemen yang lolos klarifikasi administrasi masih perlu diverifikasi secara faktual di atas lapangan untuk dapat turut sebagai peserta Pemilu 2024.

Klarifikasi administrasi ialah riset pada kelengkapan dan keaslian document parpol, terhitung salah satunya mencakup sangkaan keanggotaan double dan keanggotan yang tidak penuhi persyaratan (TMS) seperti pelaksana pemilu atau anggota TNI-Polri dan kades.

Selain itu, mencuplik Ketentuan KPU Nomor 4 Tahun 2022, klarifikasi administrasi dilaksanakan pada beberapa dokumen:

  1. Informasi Negara yang mengatakan parpol tercatat sebagai tubuh hukum
  2. Salinan AD dan ART
  3. Keputusan pimpinan parpol tingkat pusat mengenai pemenuhan persyaratan pengurusan pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dan keterwakilan minimum 30 % wanita
  4. Nama dan kedudukan pengurus parpol tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan
  5. Surat info mengenai kantor masih tetap pengurus tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota
  6. Surat info sebagai tubuh hukum yang berisi registrasi nama, simbol, dan pertanda gambar parpol
  7. Bukti pemilikan nomor rekening atas nama parpol pada tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota

About admin

Check Also

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang …