KPU Wujud Tubuh Ad Hoc, Ini Peranannya di Pemilu 2024

KPU Wujud Tubuh Ad Hoc, Ini Peranannya di Pemilu 2024

Komisi Penyeleksian Umum (KPU) sudah membuat Tubuh Ad Hoc pelaksana Pemilu 2024 untuk Panitia Penyeleksian Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengambilan Suara (PPS) berdasar Ketentuan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Lalu, seperti apakah peranan Tubuh Ad Hoc di Pemilu 2024? Diambil dari account Instagram sah KPU RI pada Minggu, disebut Tubuh Ad Hoc ialah anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, dan Barisan Pelaksana Pengambilan Suara (KPPS).

Termasuk Panitia Penyeleksian Luar Negeri PPS (PPLN), Barisan Pelaksana Pengambilan Suara Luar Negeri (KPPLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/ Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) dan Petugas Keteraturan Tempat Pengambilan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Penyeleksian.

Selanjutnya Panitia Penyeleksian Kecamatan yang seterusnya dipersingkat PPK ialah panitia yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemilu dan Penyeleksian pada tingkat kecamatan atau yang dinamai lain.

KPPS. Panitia Pengambilan Suara yang seterusnya dipersingkat PPS ialah panitia yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengadakan Pemilu dan Penyeleksian pada tingkat kelurahan/dusun atau yang dinamai lain.

Barisan Pelaksana Pengambilan Suara yang seterusnya dipersingkat KPPS ialah barisan yang dibuat oleh PPS untuk melakukan pengambilan suara di TPS.

Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ialah petugas yang dibuat oleh PPS untuk lakukan registrasi dan pemutakhiran data pemilih pada tingkatan Pemilu dan Penyeleksian.

Seperti dijumpai, DPR sudah menyetujui saran peningkatan honorium petugas Tubuh Ad Hoc pada Pemilu 2024 yang dikirimkan KPU.

Honor ini alami peningkatan sebesar 3x lipat dari pemilu awalnya. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sampaikan jika salah satunya ongkos yang ambil jatah besar dalam bujet Pemilu 2024 itu ialah honor untuk petugas Tubuh Ad Hoc.

“Itu untuk honor Tubuh Ad Hoc sekitaran Rp34,4 triliun, (dengan prosentase) 44,9 %,” tutur Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Jumlah Tubuh Ad Hoc tersebut salah satunya barisan PPK sekitaran 36 ribu, PPS 260 ribu, dan KPPS sekitaran 5.665.717 orang. Tidak itu saja, bujet ditujukan untuk tubuh hukum di luar negeri dan support sekretariat tubuh hukum.

“Keseluruhan tubuh hukum itu dibutuhkan personil atau orang itu sekitaran 8.578.564 orang,” kata Hasyim.

About admin

Check Also

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *