KY Meminta Beberapa Delik RKUHP Berkaitan Peradilan Dikoreksi, Salah Satunya Larangan Merekam Sidang

KY Meminta Beberapa Delik RKUHP Berkaitan Peradilan Dikoreksi, Salah Satunya Larangan Merekam Sidang

Komisi Yudisial menyorot beberapa pasal Perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dipandang tidak bersama-sama dengan konsep transparan dan kebebasan mengatakan opini.

Salah satunya yang jadi perhatian Komisi Yudisial yakni larangan untuk merekam persidangan dalam Pasal 278 huruf c RKUHP yang dipandang tidak mempunyai intisari pada jalannya persidangan.

Anggota Komisi Yudisial sekalian Ketua Sektor SDM Binzaid Kadafi menjelaskan, membuat alat rekaman di persidangan malah menolong Komisi Yudisial untuk tindak lanjuti pengaduan berkaitan pelanggaran Code Etik dan Dasar Sikap Hakim (KEPPH).

“Tidak ada elemen ketercelaan dari aktivitas alat rekaman sidang pengadilan hingga harus dikriminalisasi. Karena kebutuhan akhir yang perlu diproteksi ialah keteraturan dan kelancaran persidangan, dan kredibilitas pembuktian, selainnya transparansi sidang untuk umum. Di mana ini jadi wewenang hakim ketua sidang untuk mengawasinya,” tutur Kadafi dalam info tercatat, Selasa.

Pasal yang lain yang disuruh untuk diganti yakni Pasal 278 huruf a RKUHP mengenai keteraturan jalannya persidangan. Komisi Yudisial menyarankan supaya beberapa terminologi ditukar dan minta redaksional pasal yang berisi peringatan hakim saat sebelum dijatuhkan delik pidana.

Pasal selanjutnya ialah Pasal 278 huruf b RKUHP supaya pasal itu dihapus. Karena, dasar untuk hakim untuk mengatakan tidak ada atau adanya “sikap tidak hormat” dalam rumusan pasal itu tidak terang.

Begitu halnya pengertian serang kredibilitas hakim seperti mendakwa hakim berlaku berpihak atau mungkin tidak jujur sebagai teror delik serius untuk faksi yang berkasus.

“Atas dasar itu, KY menyarankan supaya Pasal 278 huruf b RKUHP dihapus karena telah tercakup maksudnya atau normanya dalam rumusan baru Pasal 278 huruf a,” tambah Kadafi. Ke-4 berkaitan Pasal 279 ayat (1) RKUHP masih berkaitan larangan membuat keributan di persidangan.

Komisi Yudisial menyarankan supaya redaksi pasal itu diganti jadi: “Siapa saja memunculkan keributan dalam sidang pengadilan di mana hakim sedang jalankan pekerjaannya yang syah hingga muncul masalah pada jalannya sidang pengadilan diartikan, dan tidak pergi setelah diperintah 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim ketua sidang, diintimidasi dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda terbanyak kelompok II.”

Paling akhir berkaitan dengan Pasal 279 ayat (2) RKUHP, Komisi Yudisial minta supaya pasal itu dihapus. “Masalah keributan di luar sidang seharusnya dihapus dan ditangani dengan mengetatkan prosedur persidangan dan keamanan di lingkungan pengadilan,” tandas Kadafi.

About admin

Check Also

PDI-P Berprasangka buruk Sukarelawan Janjikan Hal Tidak Sehat ke Massa, Meminta “Ring 1” Jokowi Tidak “Asal Bapak Suka”

PDI-P Berprasangka buruk Sukarelawan Janjikan Hal Tidak Sehat ke Massa, Meminta “Ring 1” Jokowi Tidak …