Masalah Wawasan Kepala Wilayah Diputuskan DPRD, Ini Kata Wiranto

Masalah Wawasan Kepala Wilayah Diputuskan DPRD, Ini Kata Wiranto

Ketua Dewan Pemikiran Presiden (Wantimpres) Wiranto malas memberi respon masalah saran Majelis Pembicaraan (MPR) mengenai wawasan kepala wilayah diputuskan oleh DPRD.

Menurut Wiranto, dianya telah memberi keterangan di MPR.

“Telah saya terangkan di MPR tempo hari. Telah ya. Ngulang-ngulang saja,” kata Wiranto selesai sidang cabinet di Istana Kepresidenan.

Dalam pada itu, Kepala Staff Presiden (KSP) Moeldoko memandang wawasan itu harus menyaksikan peraturannya lebih dahulu.

“Ya disaksikan peraturannya,” kata Moeldoko singkat.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan wawasan kepala wilayah diputuskan DPRD konteksnya baru hanya saran.

Seperti dijumpai, politikus Golkar yang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang pertama kalinya mengutarakan masalah wawasan itu.

“Itu kan baru saran,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa.

Sebelumnya telah dikabarkan, Bambang Soesatyo menjelaskan, faksinya dan Wantimpres tengah membahas penerapan pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung.

Dia mengatakan, ke-2 instansi ini setuju untuk melihat peluang kepala wilayah tidak diputuskan langsung oleh warga, tetapi lewat DPRD.

“Kembalikan penyeleksian lewat DPRD sebetulnya demokratis. Karena sesuai semangat sila ke-4 Pancasila,” papar Bamsoet dalam penjelasannya, Selasa.

Dia memandang, pengkajian pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diputuskan DPRD dapat dilaksanakan.

Karena, dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 mengatakan gubernur, bupati, dan wali kota diputuskan secara demokratis.

Maka dari itu, pilkada lewat DPRD, menurut Bamsoet, masih tetap penuhi azas demokrasi.

Bamsoet juga ingin menyaksikan imbas dari penerapan pemilihan kepala daerah langsung, apa bagus untuk warga, atau malah perbanyak praktek korupsi?

“MPR RI dan Wantimpres ingin mengikutsertakan semua pihak untuk membahas kembali seberapa jauh efektifitas Pemilihan kepala daerah langsung pada kenaikan kesejahteraan warga,” sebutkan ia.

“Atau malah justru makin menyengsarakan kehidupan rakyat karena terbukanya ruangan korupsi yang semakin besar,” tuturnya.

Paling akhir, dia memperjelas jika MPR RI dan Wantimpres sepaham untuk jaga supaya demokrasi masih tetap sesuai Pancasila.

“Janganlah sampai dibajak oleh beberapa angka yang mengarah pada demokrasi konglomerasi dan kapitalisasi, dan berbuntut pada oligarki,” ucapnya.

Dijumpai tatap muka di antara Wantimpres dan MPR RI berjalan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Anggota Wantimpres yang datang diantaranya Wiranto, Putri K.Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Soekarwo.

Dan pimpinan MPR diwakilkan Arsul Sani, Yandri Susanto, dan Fadel Muhammad.

About admin

Check Also

PDI-P Berprasangka buruk Sukarelawan Janjikan Hal Tidak Sehat ke Massa, Meminta “Ring 1” Jokowi Tidak “Asal Bapak Suka”

PDI-P Berprasangka buruk Sukarelawan Janjikan Hal Tidak Sehat ke Massa, Meminta “Ring 1” Jokowi Tidak …