Menjelang Pemilu, Megawati Tekankan Istilah Konsolidasi Partai Politik Tidak Pas

Menjelang Pemilu, Megawati Tekankan Istilah Konsolidasi Partai Politik Tidak Pas

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan supaya kerancuan berkenaan istilah “konsolidasi” parpol disetop.

Menurut Presiden RI kelima itu memperjelas, dianya telah berulang-kali menerangkan jika di Indonesia, mekanisme politik yang digunakan mustahil membuat ada konsolidasi parpol.

“Indonesia itu tidak menggunakan mekanisme konsolidasi . Maka, jika ingin ngomong kerja sama bisa,” kata Megawati dalam penjelasannya,

Megawati menerangkan, Indonesia berpedoman mekanisme presidensial. Berlainan dengan beberapa negara di Barat yang menggunakan mekanisme parlementer, di mana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tapi perdana mentri.

“Mekanisme pemilunya itu. Mengapa saya dapat berbicara demikian? Karena saya pernah waktu anggota DPR, itu diundang ke Amerika, diantaranya untuk menyaksikan langkah kerja mekanisme Amerika melakukan langkah pemilunya,” tutur pendiri PDIP itu.

Menurut Megawati, jika ada partai politik yang akan lakukan pakta untuk cari calon presidennya, itu syah saja dilaksanakan sebagai proses intern parpol. Tetapi jika konsolidasi, sambungnya, harus betul-betul dari tingkat bawah atau tingkat pengurus partai politik paling rendah antara parpol yang bergabung.

“Kami kan ada penyambung ke KPU, jadi kerancuan ini saya ngomong tolong benar disetop dan harus diterangkan ke warga dan semua mereka yang bekerja politik jika tidak ada konsolidasi. Karena konsolidasi itu nanti betul-betul saya ngomong, dengan kerja-sama itu ini (berbeda),” urainya.

Megawati menyebutkan, kerja-sama itu cuma seperti persetujuan saja atau seperti memorandum of understanding (MoU). Ia menyontohkan, beberapa tv menyampaikan tatap muka di antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Disebutkan ada tiga persetujuan dari tatap muka itu.

“(Kalau konsolidasi) Jadi kalau partai A itu di bawah saja telah kemenangan besar, di tempat ini ada, dan kan pemerintah mereka, itu kan ada yang bernama oposisi. Karena itu, saya kan tidak pernah ingin disebut oposisi saat pemerintah Pak SBY. Kan (waktu itu, red) disebut PDI Perjuangan jadi oposisi. (Tetapi itu) Tidak (pas). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada pada cabinet,” tegasnya.

Megawati mengharap media masaa dapat membenarkan salah paham masalah istilah konsolidasi itu. “Jika tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berkebangsaan dan bernegara,” kata Megawati

Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri pada akhirnya membuka suara, masalah peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memetik protes lewat demo.

Menurutnya, keputusan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mudah. Karena itu ia mengharap rakyat bisa memberikan dukungan peraturan baru pemerintahan berkaitan ini.

“Keadaan ini kan tentu saja tidak demikian mudah, tidak sembarangan saja dinaikkan BBM. Jika kelak tidak dinaikan, lalu keadaan keadaannya justru jadi lebih susah, lantas bagaimanakah?,” kata Megawati di di selang Jeju Peace Komunitas, di Kota Jeju, Seoul, seperti diambil dari tayangan jurnalis, Kamis 15 September 2022.

Megawati menjelaskan, dianya coba pelajari keadaan. Sebagai figur eksper di pemerintah sebagai bekas presiden dan wapres, Megawati memandang peningkatan harga itu sebetulnya sangat terang.

“Sampai Menteri Keuangan sendiri telah turun untuk menerangkan argumennya, jika sebetulnya permasalahan BBM itu, jika kita dalami secara baik, memang ya itu justru memberi sebuah peluang. Bagaimana juga kita kan tidak dapat (menjaga harga lama,red),” percaya Megawati.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini pastikan, suportnya bukan karena Jokowi sebagai kadernya. Hingga peraturan pemerintahan berkaitan ini mendapatkan justifikasi. Karena, karena ada keputusan ini, Megawati sadar bakal ada dampak domino pada partainya.

“Ini bukanlah karena kebenaran presiden, Pak Jokowi itu ialah presiden yang digotong oleh PDI Perjuangan ya. saya mengetahui kelak dapat sampai bawa-bawa masalah PDI Perjuangannya,” papar Megawati.

Megawati kembali yakini khalayak, keputusan peningkatan harga BBM tentu sudah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintahan dan telah lewat rapat-rapat cabinet. Ia mengharap janganlah sampai ini diambil kesimpulan secara sempit.

“Jadi saya mengharap warga tidak boleh selalu ambil sebuah pemahaman itu langsung memotong demikian,” Megawati menandasi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan senafas dengan Ketua Biasanya Megawati Soekarnoputri berkaitan opsi di Pemilu 2024.

Ini susul jumlahnya saran nama yang dilemparkan oleh beberapa sukarelawan Jokowi.

“Jokowi lahir dari kandungan PDIP. Beliau jadi wali kota, beliau jadi Gubernur, beliau jadi Presiden. Saya yakinkan tentu satu jalan (Dengan Megawati untuk 2024),” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurutnya, PDIP selalu berpandangan untuk memberikan dukungan apa saja cara Jokowi.

“Tentulah saya itu selalu diajari di partai untuk melihat apa saja cara yang diambil Pak Jokowi secara positif,” sebut Said.

Disamping itu, ia memperjelas, PDIP tidak labil dengan koalisi sukarelawan Jokowi. Dia mengingati PDIP tidak memercayakan satu figure untuk memenangi pemilu.

“Jika dari segi partai semuanya orang tahulah PDIP sampai saat ini di beberapa survey tetep paling atas. Karena kami tidak memercayakan ke figure tertentu. Karena kami punyai patron yakni Bu Mega,” kata Said.

Said menyebutkan figur yang dihandalkan PDIP untuk tentukan opsi ialah Megawati, bukan figure lain.

“Ibu Mega tersebut selanjutnya rapat DPP putuskan apa yang perlu dilaksanakan oleh partai. Sampai ke tingkat anak ranting. Hingga kami tidak labil dengan beberapa cara semisalnya Pak Jokowi bertemu sukarelawan dan lain-lain, PDIP mendadak labil, tidak,” ujarnya.

About admin

Check Also

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia Menteri Perhubungan (Menhub), Budi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.