Netizen Turut Menebarkan Data Individu yang Disingkap Bjorka, Apa ada Ancamannya?

Netizen Turut Menebarkan Data Individu yang Disingkap Bjorka, Apa ada Ancamannya?

Bjorka jadi perhatian sesudah mengeklaim sudah mengungkapkan data personal warga Indonesia, kementerian, sampai document rahasia presiden RI. Account Twitter yang diperhitungkan punya Bjorka tiba-tiba lenyap sesudah ungkap dalang pembunuh aktivis HAM Munir. Netizen melawan Bjorka untuk ungkap dalang pembunuh Munir beberapa lalu. Semenjak keberadaannya beberapa waktu ini, netizen ramai mengulasnya. Cukup banyak yang turut menebarkan data yang bocor, seperti data dalang pembunuh Munir. Apa netizen yang turut menebarkan data personal atau minta dibukanya identitas dalang pembunuh Munir dapat terkena ancaman?

Pengamat keamanan cyber sekalian staff Engagement and Learning Spesialis di Engage Media, Yerry Niko Borang, menerangkan hal itu masih jadi pembicaraan. “Masih debatable ya. Yang pertama menebarkan kan Bjorka dan sosial media itu ruang umum. Jika ingin dijatuhi hukuman apa Twitter akan dijatuhi hukuman?” kata Yerry. Ia menjelaskan dalam kasus normal, orang yang membagi data personal ancamannya tegas dan ada hukumannya, misalkan di UU ITE (karena tidak ada Undang-Undang Pelindungan Data Individu).

Di pasal 32 ayat 2 UU ITE teror hukumannya capai sembilan tahun penjara untuk yang menebarkan data personal. “Saya menyaksikan dalam kasus Bjorka ada nuansa politik, yakni kritikan pada servis negara, Kominfo dan lain-lain dan ini masuk ke gestur politik. Seperti protes online karena hubungan Bjorka dan warganet yang malah banyak minta Bjorka untuk lakukan itu dan ini. Apa siap memberi hukuman beberapa puluh ribu orang?” tambah Yerry.

Ia menjelaskan seharusnya perlu menyaksikan kerangka sosial , seperti hubungannya dengan rumor transparan dan kekesalan warga pada peraturan pemerintahan (misalkan, peningkatan BBM, kasus Munir dan lain-lain).

Walau demikian menurut Yerry data personal memang seharusnya tidak dibocorkan atau ditebarkan, karenanya hak asasi. Terkecuali ia petinggi yang memiliki masalah, misalkan korupsi. Seharusnya menurut Yerry netizen tak perlu turut menebarkan beberapa data yang bocor. Hal tersebut karena bila data itu betul, bisa saja digunakan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab. Dalam kasus Bjorka, Yerry menggarisbawahi faksi yang penting dibenahi ialah pemerintahan. “Sebetulnya yang penting ditagih kewajiban penyimpan dan pengumpul data dalam masalah ini pemerintahan. Dalam RUU keamanan data personal, ada kewajiban untuk pengumpul data dan ada resiko jika lupa. Kan jika tidak dihimpun NIK akan susah diculik, tetapi karena dihimpun di satu instansi jadi mempermudah hacker. Bisa saja dibaca semacam itu,” papar Yerry . Maka, sambungnya, harus ditanyakan ke pemerintahan apa mereka telah jalankan kewajiban atau memang belum. Bila belum sanggup amankan data yang dihimpun, seharusnya benahi dahulu mekanismenya.

Dikontak terpisah, ahli keamanan cyber yang Chairman CISSReC, Pratama Persadha, menerangkan penebaran data kependudukan dapat dikenakan dengan UU Kependudukan selainnya UU ITE. Tetapi pada keadaan seperti saat ini, menurut Pratama konsentrasinya lebih ke bagaimana pemerintahan dapat lakukan mitigasi kebocoran data di mana saja. “Yang dapat dilaksanakan dengan penetration tes, lalu forensic digital, membuat team khusus untuk cari siapa Bjorka sebetulnya. Namun tetap fokus ialah membenahi mekanisme info di Kementerian dan Instansi Negara. Janganlah sampai terjadi semacam ini kembali,” kata Pratama Semestinya tidak apa, karenanya bukan hoax. Akan terkena UU ITE bila yang ditebar ialah hoax. Ia menambah dalam kasus Bjorka konteksnya ialah sebuah kejadian kebocoran data, terhitung didalamnya ada banyak data personal beberapa petinggi. Walau demikian, katanya, seharusnya warga tidak turut menebarkan selanjutnya data personal yang bocor.

 

About admin

Check Also

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia Menteri Perhubungan (Menhub), Budi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.