Pekerjaan, Wewenang dan Posisi Wakil Presiden

Pekerjaan, Wewenang dan Posisi Wakil Presiden

Dalam jalankan kewajibannya, presiden ditolong dengan seorang wapres. Presiden dan wapres diputuskan oleh rakyat langsung sebagai satu pasangan. Lantas, apa pekerjaan dan wewenang wapres dan bagaimana posisinya?

Pekerjaan dan wewenang wapres Pekerjaan dan wewenang wapres bergantung pada pemberian atau penyerahan kekuasaan dari presiden. Namun, pada umumnya, pekerjaan wapres seperti diamanahkan oleh UUD 1945 ialah menolong presiden.

Disamping itu, wapres bekerja dan berkuasa gantikan presiden sampai habis periode kedudukannya bila presiden mangkat, stop, dihentikan, atau tidak bisa lakukan kewajibannya.

Beberapa pekerjaan dan wewenang wapres lainnya salah satunya: Lakukan pemantauan aparat pemerintahan dengan mengikutsertakan aparatur penegak hukum berkaitan.

Lakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintah sekalian jadi katalisator pengetahuan di antara kementerian pelaksana pemerintah.

Lakukan koordinir pendefinisian dan penerapan ketentuan perundang-undangan. Jadi penggerak penuntasan perselisihan di antara kementerian.

Lakukan pemantauan dan pengawasan peraturan pemerintahan di wilayah, dan merangkum penuntasan perselisihan signifikan di antara peraturan pusat dan peraturan wilayah.

Posisi wapres Presiden dan wapres sebagai petinggi dalam instansi negara yang disebutkan instansi kepresidenan. Posisi wapres tidak bisa dipisah dengan presiden.

Ke-2 nya sebagai satu kesatuan kedudukan sebagai pasangan yang diputuskan langsung oleh rakyat lewat penyeleksian umum.

Menurut Ni’matul Huda, ada dua peluang berkaitan posisi wapres, yaitu posisinya sederajat dengan presiden atau posisinya di bawah presiden.

Peluang pertama didapat dari pengartian yuridis pada pasal-pasal yang atur mengenai presiden dan wapres, yakni Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945, dan Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 Ketentuan MPR Nomor VI/MPR/1999.

Berdasar pendekatan ini, tidak ada hierarki di antara presiden dan wapres yang memperlihatkan jalinan sebagai atasan pada bawahan.

Pasal-pasal itu cuma memperlihatkan pembagian fokus dalam melakukan kekuasaan pemerintah di mana presiden jadi pemegang target utama, sementara wapres sebagai pemegang fokus ke-2 . Bila presiden ada halangan karena itu wapres bisa dengan sendirinya menggantinya.

Dalam pada itu, peluang ke-2 , didapatkan lewat pengartian Pasal 4 Ayat 2, Pasal 5 UUD 1945, dan Pasal 8 Ayat 1 Ketentuan MPR Nomor III/MPR/1978.

Berdasar pengartian ini, presiden sebagai salah satu pelaksana pemerintahan negara paling tinggi yang mengakibatkan semua tanggung-jawab berkenaan penyelenggaraan pemerintah negara yang paling tinggi ada di tangannya.

Wapres tidak bisa melakukan tindakan sendiri hanya karena sebagai pembantu presiden.

About admin

Check Also

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang

Kasus Tambang Ilegal Dilacak saat sebelum Kasus Ferdy Sambo, Pemerhati: Aneh jika Kabareskrim Berasa Terserang …