PKB Sepakat Tidak Ada Kembali Peralihan Nomor Urut Partai Peserta Pemilu

PKB Sepakat Tidak Ada Kembali Peralihan Nomor Urut Partai Peserta Pemilu

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda memberikan dukungan tidak ada peralihan nomor urut partai peserta pemilu di saat kedepan untuk tekan ongkos politik sekalian mempermudah warga salurkan inspirasi.

“Sesuai nomor urut pada pemilu 2019 saja. Juga dengan pemilu-pemilu seterusnya. Penarikan undian nomor urut cuma ditujukan untuk parpol baru peserta pemilu saja,” kata Huda,

Ia menyebutkan peralihan nomor urut partai setiap pemilu berpengaruh negatif, khususnya pada tingginya ongkos politik yang dijamin Komisi Penyeleksian Umum atau partai, karena harus mengganti alat peraga kampanye.

Huda mengatakan bujet KPU pada pemilu 2019 untuk ongkos publisitas dan publikasi yang capai Rp2,5 triliun.

Ongkos publikasi itu disebutkan Huda belum terhitung beban yang perlu dijamin partai atau calon anggota legislatif.

Kebalikannya, Huda menyebutkan dengan tidak ada peralihan nomor urut partai akan mempermudah calon pemilih dalam salurkan inspirasi politik.

Dengan begitu, katanya, kekuatan warga salah tentukan karena argumen tehnis seperti kekeliruan membaca nomor urut partai favorite mereka tidak bisa terjadi.

Partai baru

Ketua Komisi X DPR itu memandang penarikan undian nomor urut seharusnya ditujukan cuma untuk parpol baru peserta pemilu.

Dia menyebutkan partai baru dapat memperoleh nomor urut baru atau nomor urut partai peserta pemilu yang gagal lolos klarifikasi jadi peserta baru pada pemilu selanjutnya.

“Kami merasa tidak ada terciderai dengan mode penentuan nomor urut semacam ini, ingat manfaat tetapnya nomor urut partai politik lebih besar dibanding bila harus berbeda setiap pemilu,” ucapnya.

Saran Megawati

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjelaskan jika ia pernah menyarankan ke KPU supaya nomor partai peserta pemilu 2024 masih sama bernomor pada pemilu 2019.

“Sebagai pimpinan partai, saya ngomong bisa saja donk menyarankan, kelak jika partai lain saya belum mengetahui, tetapi ini konsep,” ucapnya diambil dari Di antara.

Megawati menyebutkan PDI Perjuangan mengusulankan itu ke KPU dan Presiden Jokowi pada acara pengukuhan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Briokrasi.

“Kami menyarankan ke KPU untuk menyaksikan kembali, karena ini mengikat dengan permasalahan perundangan,” katanya.

Ia menjelaskan berdasar pengalaman pada 2x pemilu, penggantian nomor urut jadi beban untuk partai walau pertanda gambar masih sama.

“Kan secara tehnis, itu kan harus tukar kembali dengan bendera atau alat peraga yang banyak sekali,” ucapnya.

Megawati menjelaskan KPU memahami dan mengerti kemauan itu.

 

About admin

Check Also

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia

Menhub: Operasionalisasi Kereta Cepat Membuka Peluang Kerja untuk China dan Indonesia Menteri Perhubungan (Menhub), Budi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.