Tok! Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Pimpinan KPK Pengganti Lili

Tok! Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Pimpinan KPK Pengganti Lili

Mayoritas anggota Komisi III DPR RI memilih calon pimpinan (capim) KPK Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK terpilih. Johanis Tanak terpilih menggantikan Lili Pintauali Siregar.
Di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Johanis Tanak 38 mendapatkan suara, sementara I Nyoman Wara cuma mendapatkan 14 suara. Total 53 suara, dengan 1 suara abstain.

Para anggota Komisi III DPR RI sebelumnya melakukan voting, masing-masing anggota Komisi III memilih salah satu nama. Komisi III DPR kemudian melakukan penghitungan suara dan Johanis Tanak mendapat suara mayoritas.

“Atas nama Saudara Johanis Tanak, terpilih sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir yang memimpin rapat.

“Sepakat”, ujar seluruh anggota Komisi III, lalu Adies mengetukkan palu rapat.

Nyoman sebelumnya jadi capim pertama yang dilakukan uji kelayakan. Kemudian dilanjutkan Johanis menyampaikan paparannya. Tak ada sesi tanya dan jawab oleh anggota Dewan pada proses ini.

Rapat fit and proper tes itu berlangsung. Setelahnya, Ketua Komisi III DPRI Bambang Pacul menskors rapat saat sebelum lakukan voting untuk putuskan satu dari dua capim yang telah diuji.

Dalam paparannya, Nyoman mengenalkan trilogi pemberantasan korupsi. Trilogi itu, yaitu pembangunan kesadaran, penguatan sistem, dan penindakan.

“Kami sebut sebagai optimalisasi dari apa yang sudah dilaksanakan pemerintah atau KPK. Selama ini kita telah mempunyai KPK dengan beragam kewenangan SDM sarana dan prasarana,” kata Nyoman.

“Kami berusaha untuk mengoptimalkan itu semua dalam bentuk trilogi pemberantasan korupsi, yakni pembangunan kesadaran yang pertama. Yang ke-2 , penguatan sistem dan yang ke-3 , penindakan,” lanjut dia.

Johanis Tanak menyoroti pentingnya pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia menceritakan pengalamannya kerap memberikan sosialisasi saat masih menjabat kejati.

“Dan saya kemudian berpikir bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang diperlukan tapi menurut hemat saya, skala prioritas yang diutamakan adalah baiknya pencegahan bukan penindakan. Penindakan kecuali sudah ada terjadi,” katanya.

“Ketika saya menjadi Kepala Kejaksaan tinggi di Sulawesi tengah dan kepala kejaksaan tinggi di Jambi, saya pasti mendatangi pemerintah daerah. Saya meminta seluruh kepala dinas untuk datang¬†saya memberi sosialisasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

 

About admin

Check Also

Jokowi: Tidak boleh Sampai Persetujuan Investasi G20 Tidak Dapat Terlaksana

Jokowi: Tidak boleh Sampai Persetujuan Investasi G20 Tidak Dapat Terlaksana Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta …